Dorong Efisiensi Belanja Negara, Ichwan Aulia Usulkan Anggaran Makan-Minum Kantor Pemerintah Pusat & Daerah Dipangkas dan Diselaras dengan Menu MBG
Awan News, Bandar Lampung — Mahasiswa Magister Manajemen USBRJ yang juga mantan Ketua DPC GMNI Bandar Lampung 2 periode, Ichwan Aulia, mengusulkan langkah konkret terkait efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Ia mendesak agar alokasi anggaran Makan dan Minum (Mamin) untuk kegiatan kedinasan dipangkas dan dialihkan penyajiaannya mengikuti standar menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional Presiden.
Menurut Ichwan, kebijakan ini akan menciptakan keadilan sosial, keteladanan aparatur negara, serta penghematan anggaran negara secara signifikan.
"Sering kali alokasi belanja makan dan minum untuk rapat maupun kegiatan dinas pejabat di pusat dan daerah terkesan mewah dan menyedot porsi APBN/APBD yang tidak sedikit. Sudah saatnya dilakukan reorientasi belanja operasional ini. Sajikan saja menu dengan standar biaya dan gizi yang sama dengan MBG di kantor-kantor pemerintah," ujar Ichwan Aulia di Bandar Lampung.
Data & Realitas Alokasi Anggaran Belanja Makan-Minum:
1. Besarnya Anggaran Belanja Mamin Operasional:
Tingkat Pusat (APBN): Berdasarkan laporan Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan, alokasi konsumsi rapat pejabat tingkat menteri/eselon I berkisar antara Rp110.000–Rp150.000+ per orang/kegiatan (gabungan makan dan kudapan).
Tingkat Daerah (APBD): Di tingkat dinas dan DPRD daerah, akumulasi alokasi belanja barang/jasa untuk mamin rapat dinas rata-rata mencapai miliaran rupiah per instansi setiap tahunnya.
2.Perbandingan Efisiensi Harga Satuan:
Rata-rata Menu MBG: Diproyeksikan sekitar Rp10.000–Rp15.000 per porsi dengan gizi seimbang (karbohidrat, protein, sayur, dan buah).
Potensi Penghematan: Jika alokasi mamin kantor pemerintah dipangkas hingga 50%–70% dan disesuaikan ke standar MBG, pemerintah pusat dan daerah berpotensi menghemat triliunan rupiah secara nasional per tahun yang bisa dilihkan langsung untuk menutup defisit anggaran, infrastruktur publik, atau penanganan stunting.
3.Multiplier Effect Bagi UMKM & Petani Lokal:
Penyelarasan menu mamin instansi pemerintah dengan MBG akan memperluas pasar bagi katering lokal, peternak, petani, dan UMKM. Alokasi pengadaan konsumsi rapat tidak lagi hanya dikuasai vendor besar, melainkan terdistribusi merata ke ekosistem pangan lokal.
Ichwan menekankan bahwa usulan ini juga menyentuh aspek moralitas kepemimpinan dan empati publik.
"Aparatur sipil negara dan pejabat publik harus memberi contoh kesederhanaan. Jika anak-anak sekolah dan masyarakat menikmati program MBG dengan porsi sehat dan efisien, tidak logis jika pejabat pemerintah di rapat-rapat pusat maupun daerah menikmati anggaran konsumsi berlipat-lipat harganya. Mari kita wujudkan solidaritas nasional melalui efisiensi nyata ini," tegas mantan pimpinan GMNI dua periode tersebut.
