Rekomendasi Ombudsman Terbit, Diharapkan Keadilan Kian Terbuka bagi Warga Terdampak Rempang ECO-City
AWAN NEWS, Jakarta | Penanganan warga terdampak penataan dan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City di Kepulauan Riau, menjadi perhatian serius dari Ombudsman RI. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rekomendasi Obudsman tertuju kepada BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Penyampaian Rekomendasi ini berlangsung di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, Ombudsman melakukan pemeriksaan atas penataan dan pembangunan Kawasan Rempang Eco-City. Hasilnya, ditemukan adanya maladministrasi; Berupa kelalaian, pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau.
Temuan Ombudsman, berkaitan dengan status wilayah dan pengelolaan lahan Pulau Rempang, pengelolaan Pulau Rempang sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dan dampak penetapan kawasan Rempang Eco-City sebagai PSN.
Nuzran Joher selaku Ketua Ombudsman RI mengemukakan, penerbitan Rekomendasi ini merupakan tujuan dari tugas Ombudsman RI --sebagaimana mandat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 4 yaitu --demi mewujudkan negara hukum dan demokratis yang adil dan sejahtera, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik.
Tim Ombudsman RI, sebut Nuzran, telah melakukan pemeriksaan. Setelah adanya hasil pemeriksaan, dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian laporan. "Hasilnya, perlu ada Rekomendasi Ombudsman yang diharapkan menjadi landasan bagi instansi terkait untuk melaksanakan penyelesaian laporan atas dampak pembangunan kawasan Rempang Eco-City," tegas Nuzran melalui siaran pers tertulis pada Selasa dan dikutip AWAN NEWS, Rabu.
Rekomendasi Ombudsman Atasi Dampak Sosial
Penyelesaian permasalahan hak bagi warga terdampak itu, tambah Nuzran, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan hunian layak dan sarana-prasarana pendukung bagi keberlangsungan penghidupan warga, serta mengatasi dampak sosial dan dampak turunan lainnya.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah Rekomendasi kepada instansi terkait," tegas dia.
Kepada BP Batam, Ombudsman RI meminta untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan musyawarah terhadap warga terdampak untuk pemehunan hak berupa hunian tempat tinggal bagi masyarakat yang belum memperoleh hunian.
Kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan Green Investment (di Kawasan Rempang) Tahun 2023, Ombudsman RI meminta agar berkoodinasi dengan BP Batam dan Pemkot Batam dalam pemenuhan hak hunian serta meberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kelanjutan investasi di Kawasan Rempang Eco-City.
Terakhir, kepada Kepolisian khususnya Daerah Kepulauan Riau, Ombudsman RI meminta agar menjaga ketertiban dan keamanan warga terdampak secara persuasif dalam proses pra relokasi, pada saat relokasi hingga pasca relokasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan konflik di tengah masyarakat.
Lebih lanjut Nuzran menegaskan, sebagaimana dalam UU 37 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI. Dan, ayat 2 menyatakan agar atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI tentang pelaksanaan Rekomendasi disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
"Ombudsman RI akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rekomendasi ini. Kepatuhan dan pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman bertujuan demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga betul-betul hak rakyat bisa terlaksana dengan baik," pungkas Nuzran. (agk1111: bphumas&ti_omb)
