Progres Pembangunan Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Karawang Capai 70 Persen

AWAN NEWS, Karawang | Pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah mencapai progres 70 persen. Program pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketiga lokasi pembangunan KNMP berada di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan; Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran; serta Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes.

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ade Tajudin Sutiawarman, mengatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Progresnya positif, artinya sesuai dengan target 70 persen. Alhamdulillah, berkat bantuan Pak Bupati, pemerintah daerah, dan forum pimpinan daerah, pembangunan bisa berjalan dengan lancar,” kata Ade.

Ia menjelaskan, Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan perikanan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Infrastruktur tersebut meliputi sandaran perahu, tempat perbekalan, bengkel mesin, gudang pendingin (cold storage), pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan nelayan, terutama dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, memperpanjang masa penyimpanan ikan, serta meningkatkan nilai jual produk perikanan.

“Dengan adanya cold storage dan pabrik es, ikan hasil tangkapan nelayan bisa disimpan lebih lama. Sehingga bisa meningkatkan nilai tambah dan harga hasil tangkapan,” ujarnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, produksi perikanan dari kawasan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein ikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, hasil produksi yang melebihi kebutuhan program MBG dapat dipasarkan kepada masyarakat luas, termasuk diarahkan untuk memenuhi pasar ekspor.

“Rencana besarnya, kampung nelayan ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan MBG dari sektor protein ikan. Kelebihannya baru dijual ke masyarakat dan bisa juga diekspor ke luar negeri,” kata Ade.

Terkait pengelolaan fasilitas, KKP membuka peluang kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, mekanisme dan skema pengelolaannya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Target tersebut merupakan kelanjutan dari pembangunan 100 kampung nelayan pada 2025.

Adapun di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 12 Kampung Nelayan Merah Putih untuk 2027. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi di antaranya telah menjalani survei.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh program tersebut, terutama dalam memastikan kesiapan lahan, kejelasan status kepemilikan tanah, serta ketersediaan infrastruktur dan akses menuju lokasi pembangunan.

“Alhamdulillah, saya sebagai bupati justru berterima kasih. Bapak Presiden menginginkan adanya perubahan bagi para nelayan kita,” kata Aep.

Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur perikanan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu membangun ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dengan melibatkan berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Aep mengatakan, Karawang memiliki garis pantai sepanjang 82 kilometer dengan potensi perikanan yang cukup besar. Potensi tersebut perlu dioptimalkan agar masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani, dapat merasakan manfaat pembangunan.

“Tentunya saya sebagai bupati harus memanfaatkan program ini, supaya masyarakat pesisir utara saya, baik petani maupun nelayan, bisa menerima manfaat dari adanya program ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga sejalan dengan komitmen Pemkab Karawang dalam memberikan perlindungan sosial kepada nelayan melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut berupa santunan sebesar Rp42 juta kepada keluarga nelayan yang meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Dukungan terhadap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Karawang juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia menilai program tersebut menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat nelayan.

“Di situ terintegrasi semua yang menjadi kendala dan persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan. Itu dijawab melalui Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Saan.

Menurut Saan, pengembangan kawasan tersebut perlu didukung fasilitas pengolahan hasil tangkapan agar produk perikanan memiliki nilai tambah. Selain itu, kawasan kampung nelayan juga perlu diintegrasikan dengan permukiman warga, sentra UMKM kuliner, serta destinasi wisata.

Dengan konsep tersebut, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan perikanan, tetapi juga berkembang sebagai kawasan ekonomi baru yang mampu menarik wisatawan dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat setempat.

“Jadi ada yang datang, makan, ada oleh-oleh. Sehingga ada nilai tambah untuk mereka,” ujarnya.

Saan menyebutkan, Karawang ditargetkan memiliki enam Kampung Nelayan Merah Putih, di antaranya di wilayah Pakisjaya, Tambaksumur, dan Sukajaya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan pengembangan program serupa di Biak, Papua. Menurutnya, keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga 60–80 persen, didukung fasilitas penyimpanan dan infrastruktur perikanan yang memadai.

“Penghasilan nelayan di Biak naik 60 sampai 80 persen. Bahkan mereka bisa mengekspor hasil tangkapannya karena kualitas ikan terjaga dengan adanya cold storage dan fasilitas pendukung lainnya,” pungkasnya.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Karawang diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor perikanan, meningkatkan daya saing hasil tangkapan, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat pesisir. (Dharto-biro awannew jabar)