DPRD Kalteng serius awasi tindaklanjut hasil pemeriksaan LHP BPK RI – ANTARA News Kalimantan Tengah

Palangka Raya (ANTARA) – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno memastikan bahwa pihaknya akan secara serius melaksanakan fungsi pengawasan, terkait tindaklanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalteng Tahun Anggaran 2022.

Pimpinan dan anggota dewan bersama pemerintah provinsi pun akan melakukan pembahasan terhadap tindaklanjut dari berbagai permasalahan yang ditemukan, kata Wiyatno saat memimpin sidang paripurna dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD TA 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa.

“Bahkan jika diperlukan, kami di DPRD Kalteng siap membantu apabila diminta mengklarifikasi atas berbagai temuan tersebut,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun mengapresiasi LKPD Kalteng TA 2022 kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Apalagi pencapaian opini WTP ini merupakan yang ke-9 kali secara berturut-turut.

Dia mengatakan pencapaian tersebut patut diapresiasi oleh semua lapisan masyarakat di Kalteng, karena meraih opini WTP bukan hal yang mudah dan diperlukan kerja keras, disiplin dan patuh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Baca juga: WTP ke-9 jadi bukti komitmen Pemprov Kalteng jaga kualitas laporan keuangan

“Harapannya, pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan serta semakin membuat pengelolaan keuangan maupun pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalteng semakin baik,” demikian Wiyatno.

Sebelumnya, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemprov Kalteng tahun 2022 telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung dengan pengungkapan yang memadai.

“Penyusunannya juga didukung sistem pengendalian intern yang efektif, serta tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Hal itulah yang mendasari BPK RI memberikan opini WTP,” kata Nyoman Adhi.

Baca juga: Hasil panen melimpah, petani Pematang Limau perlu dukungan alsintan

Baca juga: Percepat menjadikan Kobar sebagai pusat industri di Kalteng

Baca juga: DPRD Kalteng: Pengembangan sektor pertanian di DAS Barito harus lebih dioptimalkan