Transfer Pusat Anjlok 26 Persen, Karawang Pangkas Belanja hingga 15 Persen di APBD 2027
Gedung Kantor Bupati Karawang | Foto: Istimewa/awannews-biro-jabar
AWAN NEWS, Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2027 menyusul penurunan tajam pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025. Angka itu menurun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan kembali diproyeksikan turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Artinya, dalam dua tahun, pendapatan transfer Karawang menyusut Rp946,8 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyebut penurunan transfer menjadi tantangan serius bagi kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Penurunan pendapatan transfer tentu memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aang, Selasa (17/11/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Karawang menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Kebijakan itu menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya, serta belanja prioritas pencapaian RPJMD.
Sejumlah pos yang menjadi sasaran efisiensi meliputi perjalanan dinas, biaya makan dan minum, kegiatan seremonial, publikasi, pengadaan pakaian dinas, perangkat komputer, hingga belanja operasional lainnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja. Pada pembahasan terbaru, defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Aang menegaskan, efisiensi tidak berarti mengurangi komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Penghematan hanya dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” katanya.
“Efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal menjadi momentum untuk memperkuat optimalisasi pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan,” pungkas Aang. (Dharto-JB)