UU Perampasan Aset Disahkan!
Puan Maharani (kanan) dan Habiburrokhman (kiri) saat pengesahan UU Perampasan Aset
Awan News, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam pemberantasan kejahatan, bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut aturan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang menjadi korban. Ada tujuh poin penting dalam UU Perampasan Aset yang perlu diketahui publik.
1. Tidak Hanya Menyasar Koruptor
Perampasan aset juga mencakup tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
2. Dua Lembaga Baru Akan Dibentuk
Undang-undang ini mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Perampasan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset. Keduanya diharapkan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan tidak disalahgunakan.
3. Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana
Dalam kondisi tertentu, perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Mekanisme ini memiliki persyaratan khusus, termasuk ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya.
4. Illicit Enrichment Tidak Diakomodasi
Ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut.
5. Pemberi Informasi Mendapat Perlindungan
Pihak yang memberikan informasi dengan itikad baik mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan ini diharapkan mendorong masyarakat berani memberikan informasi terkait aset hasil kejahatan.
6. Berlaku Setelah 12 Bulan
UU Perampasan Aset tidak langsung diterapkan setelah disahkan. Pemberlakuannya menunggu 12 bulan sejak diundangkan serta pembentukan lembaga yang diamanatkan dalam undang-undang.
7. Pelaku Tetap Bisa Diproses Pidana
Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Proses hukum tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengesahan Sudah, Pembuktian Menanti!
Kini publik menunggu implementasinya. Jangan sampai aturan yang diharapkan menjadi senjata pemberantasan kejahatan hanya berhenti sebagai dokumen hukum. Pengelolaan aset harus transparan, pengawasan harus independen, dan hak masyarakat wajib dilindungi.(*)