Logo AWAN NEWS

PMII Rayon Keguruan Soroti Kejanggalan Hilangnya Ratusan Kursi di Gedung PAI UIN RIL, Pertanyakan Pengawasan dan Penanganan Kasus

S

Super Admin

Thursday, 19 Nov 2026 | 21:36 WIB • 26 kali dibaca

PMII Rayon Keguruan Soroti Kejanggalan Hilangnya Ratusan Kursi di Gedung PAI UIN RIL, Pertanyakan Pengawasan dan Penanganan Kasus

PMII Rayon Keguruan UIN Raden Intan saat melakukan demonstrasi di Polsek Sukarame

 

Awan News, Bandar Lampung– Hilangnya ratusan kursi kuliah di Gedung Perkuliahan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Raden Intan Lampung, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari perbedaan informasi mengenai waktu kehilangan, tindak lanjut pelaporan, jumlah kursi yang dicuri, hingga kronologi pengangkutan barang yang dinilai perlu diuji kembali.

Persoalan tersebut menjadi sorotan PMII Rayon Keguruan melalui aksi demonstrasi pada Kamis (19/11/2026). Aksi yang dipimpin langsung Ketua PMII Rayon Keguruan, M. Khairil Anam, itu merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan pihak Dekanat FTK pada 17 November 2026. Dua hari setelah audiensi tersebut, mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan di depan fakultas sebelum melanjutkan aksi ke Polsek Sukarame untuk meminta penjelasan langsung dari aparat penegak hukum.

Dalam audiensi pada 17 November, pihak Dekanat menyampaikan bahwa telah diketahui adanya kehilangan sebanyak 67 kursi sejak 25 Desember 2025. Namun, dalam penjelasan mengenai kronologi internal, Dekan FTK disebut baru mengetahui kehilangan tersebut pada 28 Oktober 2026.

Dua keterangan ini menyisakan persoalan mendasar: siapa yang sebenarnya mengetahui kehilangan 67 kursi sejak Desember 2025, dan bagaimana informasi tersebut ditindaklanjuti hingga sampai kepada Dekan pada Oktober 2026? Jika kehilangan telah diketahui oleh unsur internal fakultas sejak akhir 2025, mengapa persoalan tersebut tidak segera ditangani secara menyeluruh?

PMII juga mempertanyakan langkah yang dilakukan pimpinan fakultas setelah Dekan mengetahui kehilangan pada 28 Oktober 2026. Sebab, terdapat rentang waktu 11 hari hingga Deni diamankan pada 8 November 2026. Dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa mempertanyakan apakah pengamanan Gedung Perkuliahan PAI telah diperketat, inventarisasi ulang telah dilakukan, dan laporan resmi kepada kepolisian telah disampaikan untuk mencegah kehilangan berikutnya.

Persoalan pelaporan semakin menarik perhatian ketika dalam audiensi di Polsek Sukarame pada 19 November, pihak UIN menyatakan telah membuat laporan kehilangan sejak kehilangan 25 Desember 2025. Namun, Kapolsek Sukarame, Komisaris Polisi (Kompol) H. D. Pandiangan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polsek Sukarame tidak menerima laporan tersebut. Ia menduga laporan kemungkinan disampaikan kepada institusi kepolisian lainnya.

Perbedaan keterangan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai kapan laporan dibuat dan kepada institusi mana laporan disampaikan. Padahal, kepastian pelaporan menjadi penting untuk mengetahui sejak kapan aparat penegak hukum menerima informasi dan mulai melakukan penanganan atas kehilangan aset kampus tersebut.

Kasus ini sebelumnya telah menjadi perhatian publik. Pada 20 Oktober 2026, akun TikTok Mahasiswa Ngemper mengunggah video yang memperlihatkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan keterbatasan kursi. Dua hari kemudian, sebuah media memberitakan kehilangan sebanyak 142 kursi. Sementara itu, Deni baru diamankan pada 8 November 2026.

Dalam audiensi di Polsek Sukarame, yang dihadiri Kapolsek bersama jajaran penyidik tanpa kehadiran pihak Dekanat FTK, kepolisian menjelaskan bahwa Deni hanya bertanggung jawab atas pencurian pada 8 November. Sementara itu, seseorang berinisial RA disebut sebagai pihak yang diduga menjadi otak pencurian sebelumnya. Hingga audiensi berlangsung, RA masih dalam pengejaran.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena Deni diamankan ketika persoalan kehilangan kursi telah ramai diperbincangkan. Dengan demikian, penangkapan Deni belum serta-merta menjawab seluruh rangkaian kehilangan yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik, terlebih ketika kepolisian sendiri menyebut adanya dugaan keterlibatan RA dalam pencurian sebelum kejadian 8 November.

Persoalan berikutnya menyangkut jumlah kursi yang diambil dan keberadaan barang-barang tersebut. Dalam audiensi, PMII mempertanyakan informasi mengenai 71 kursi yang disebut berkaitan dengan tiga kali pengambilan. Mahasiswa juga meminta penjelasan mengenai keberadaan kursi-kursi tersebut, termasuk pihak yang diduga menerima atau membeli barang hasil pencurian.

Menanggapi hal itu, pihak kepolisian menjelaskan bahwa Deni bertanggung jawab atas 33 kursi. Pengambilan pertama disebut berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 18 kursi, kemudian pengambilan kedua sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 15 kursi. Setelah pengambilan kedua, Deni berhasil diamankan oleh petugas keamanan kampus. Polisi juga menyebut sempat melakukan pengejaran terhadap dua orang, dengan satu orang tertangkap dan satu lainnya berhasil melarikan diri.

Namun, kronologi tersebut masih menyisakan pertanyaan yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kursi-kursi yang menjadi objek pencurian berada di Gedung Perkuliahan PAI, termasuk pada lantai dua dan tiga. Proses pengambilannya tentu tidak hanya melibatkan pemindahan barang dari ruang perkuliahan, tetapi juga menurunkan kursi dari lantai gedung dan mengangkutnya keluar area kampus.

Dengan rentang waktu sekitar 30 menit antara pengambilan pertama dan kedua, muncul pertanyaan mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung. Apakah dua orang mampu menurunkan dan mengangkut 18 kursi dari lantai dua dan tiga, memindahkannya ke wilayah Way Kandis, kemudian kembali mengambil 15 kursi berikutnya hingga akhirnya tertangkap? Apakah rentang waktu yang disampaikan kepolisian hanya merujuk pada waktu pengambilan di dalam gedung, atau sudah mencakup keseluruhan proses pengangkutan?

Pertanyaan ini semakin relevan karena informasi yang sebelumnya beredar menyebutkan adanya 72 kursi yang ditemukan saat penangkapan dan tiga kali pengambilan. Sementara keterangan terbaru kepolisian menyebut dua kali pengambilan dengan total 33 kursi yang menjadi tanggung jawab Deni. Perbedaan tersebut perlu diperjelas agar tidak terjadi simpang siur mengenai jumlah barang yang diambil maupun peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kepolisian sendiri mengakui belum mengetahui secara pasti keseluruhan proses dan durasi pengambilan kursi. Karena itu, PMII meminta agar dilakukan rekonstruksi atau reka adegan untuk memperjelas bagaimana pelaku masuk ke gedung, mengambil kursi dari lantai dua dan tiga, membawa barang keluar, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Mengenai keberadaan kursi, polisi menjelaskan bahwa Deni hanya bertanggung jawab atas 33 kursi. Adapun kursi lainnya, menurut keterangan kepolisian, pernah diantarkan Deni bersama RA untuk dijual ke wilayah Kurungan Nyawa. Polisi menyampaikan bahwa pihak yang diduga sebagai penadah akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan.

Bagi PMII, penelusuran perkara tidak seharusnya berhenti pada orang yang mengambil barang dari lingkungan kampus. Alur penjualan, pihak yang menerima barang, serta keberadaan seluruh kursi yang hilang juga harus ditelusuri. Terlebih, jumlah kehilangan yang berkembang dalam berbagai keterangan disebut mencapai lebih dari 200 unit, sementara tanggung jawab Deni baru mencakup sebagian kecil dari jumlah tersebut.

Dalam audiensi, pihak Dekanat menyampaikan bahwa pengembangan kasus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Kapolsek Sukarame menyatakan bahwa pihak Polres dan Polda masih memberikan kepercayaan kepada Polsek Sukarame untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Atas berbagai persoalan itu, PMII Rayon Keguruan mendesak pembentukan tim investigasi khusus gabungan untuk mengungkap keseluruhan kasus. Tim tersebut diharapkan dapat menelusuri jumlah aset yang hilang, kronologi setiap kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta keberadaan barang yang belum ditemukan. PMII juga meminta agar perkara dilimpahkan kepada otoritas yang lebih tinggi apabila dalam proses penanganannya ditemukan hambatan.

PMII menegaskan bahwa kursi-kursi yang hilang merupakan barang milik negara, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Karena itu, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai kasus pencurian fasilitas perkuliahan. Pengamanan, pencatatan inventaris, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset di lingkungan fakultas juga harus menjadi bagian dari evaluasi.

Pada akhirnya, kasus kehilangan kursi di Gedung Perkuliahan PAI FTK UIN Raden Intan Lampung menyisakan dua persoalan besar yang membutuhkan jawaban. Pertama, bagaimana ratusan kursi dapat hilang sementara informasi mengenai kehilangan disebut telah diketahui sejak jauh sebelumnya? Kedua, apakah kronologi yang disampaikan dalam penanganan perkara telah mengungkap seluruh proses pencurian, termasuk jumlah pelaku, jumlah barang, dan jalur perpindahannya?

Dua persoalan tersebut membutuhkan penjelasan yang terbuka, baik dari pihak kampus maupun kepolisian. Sebab, pengungkapan kasus ini bukan semata-mata untuk mengetahui siapa yang mengambil kursi, melainkan juga memastikan bagaimana aset negara dapat hilang dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pengamanan serta pengelolaannya. (Rd)