PAN ingatkan MK agar menolak gugatan sistem pemilu tertutup
“Tentang adanya judicial review dari para pihak atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang sistem pemilu proporsional daftar terbuka agar menjadi sistem pemilu proporsional tertutup di mana hanya mencoblos lambang partai politik peserta pemilu saja. Tanpa bermaksud melakukan intervensi kepada MK, PAN mengingatkan MK agar menolak gugatan tersebut,” ujar Viva dalam rilis-nya di Jakarta, Selasa.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei) tidak akan terwujud di dalam sistem pemilu tertutup,” ucap Viva.
Lalu, kedua adalah MK dalam putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 telah menetapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak. Hal itu mengabulkan gugatan atas pasal 214 (a, b, c, d) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memakai sistem proporsional daftar tertutup.
Baca juga: Mahfud klarifikasi ke MK soal putusan gugatan sistem pemilu
Baca juga: Anggota DPR: Musyawarah hakim MK berlangsung hingga jelang putusan
Untuk itu, PAN mengingatkan MK yang pernah mengabulkan gugatan untuk menerapkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, karena alasan MK bahwa sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem pemilu tertutup terbatas itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.
Selain itu, sistem tertutup telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih. Hal ini merupakan satu kutipan amar putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008.
Ia menilai sistem pemilu tertutup murni sangat tidak masuk akal dan sifatnya historis bagi pembangunan demokrasi apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
Viva menegaskan keberadaan sistem pemilu proporsional terbuka sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini mengatur tentang sistem pemilu harusnya masuk ke ranah open legal policy. Bagi masyarakat pemilih sistem ini dapat diterima dengan baik karena sudah terbiasa dengan pemilihan langsung, melalui pemilihan kepala desa (pilkades), pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Tidak hanya itu, ada beberapa hal positif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia jika sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Pertama, menghindari bahaya nepotisme di internal parpol.
Baca juga: Hasyim tegaskan pernyataan soal sistem pemilu untuk beri informasi
Secara empiris, siapa yang dekat pimpinan akan mendapatkan nomor urut kecil. Meskipun parpol melakukan rekrutmen secara transparan dan objektif, namun unsur subjektivitas pimpinan selaku policy maker dalam skala tertentu akan mengalahkan unsur obyektivitas.
Tidak bisa orang per-orang, karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Tentunya parpol akan mengukur caleg tersebut bagaimana kadar dan pemahaman ideologi partai-nya, basis massa di dapil, kinerja, dan sebagainya.
“Setiap anggota Dewan pasti akan berbicara sesuai dengan kebijakan parpol-nya. Tidak dapat membawa kepentingan pribadi yang berbeda dengan platform dan kebijakan parpol-nya,” jelas Viva.
Dengan kata lain tentu juga akan semakin mendekatkan parpol dengan rakyat yang diwakilinya di lembaga legislatif melalui caleg terpilih. Hal ini sama sekali tidak mengganggu atau mendegradasi kedaulatan parpol dalam sistem demokrasi sebab caleg terpilih itu dicalonkan oleh parpol.
“Justru sebaliknya, malah akan semakin memperkuat kehadiran dan eksistensi parpol di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Memilih orang dalam pemilu adalah salah satu tonggak penting membangun kedaulatan rakyat. Rakyat menentukan sendiri siapa yang akan mewakili dirinya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
Praktik politik uang itu bukan soal apa sistem pemilu-nya, tetapi karena soal kesulitan ekonomi rakyat, kesadaran politik rakyat dalam memaknai pemilu, pengawasan pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu, lembaga pemantau, maupun oleh partisipasi masyarakat, serta penegakan aturan pemilu.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023
Source link