Realisasi belanja dan pendapatan Pemkab Kotim belum mencapai target – ANTARA News Kalimantan Tengah
“Kepala perangkat daerah harus dapat mengendalikan seluruh program dan kegiatan di lingkup perangkat daerahnya masing-masing di dapat dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dengan dukungan tertib administrasi,” tegas Halikinnor saat memimpin rapat koordinasi pengendalian pembangunan, Senin.
Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengendalikan rencana pembangunan dengan menginventarisir permasalahan atau kendala yang dihadapi.
Selanjutnya, bisa ditetapkan tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 sampai dengan triwulan III, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja.
Berdasarkan data penyerapan anggaran per 30 September 2023, tercatat dari sisi pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 70,54 persen atau sebesar Rp1.443.225.104.462 dari pagu sebesar Rp2.045.969.591.562.
Sementara itu dari sisi belanja daerah dengan total pagu APBD sebesar Rp2.106.649.154.400, telah terealisasi sebesar Rp1.324.952.500.349 atau sebesar 62,89 persen.
Apabila disandingkan realisasi pendapatan dan belanja ini terlihat perbedaan yang tidak terlalu jauh. Artinya masih ada keseimbangan arus kas daerah.
Posisi arus kas daerah ini sama dengan periode bulan lalu per 31 Agustus 2023 yang juga masih mampu mengendalikan antara pendapatan dan belanja.
Selain itu, juga patut disyukuri bahwa dalam pelaksanaan Tepra se Kalimantan Tengah pada periode 31 Agustus 2023 lalu, penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 masih berada di peringkat II se Kalimantan Tengah.
Baca juga: Gerdayak fokus bantu peningkatan SDM masyarakat
Meski begitu, Halikinnor mengingatkan bahwa saat ini telah berakhir periode triwulan III. Harapannya ke depan adalah meningkatkan capaian pendapatan dan belanja, yakni target pada triwulan III atau per 30 September belanja sebesar 85 persen dan pendapatan sebesar 86 persen.
“Sampai dengan periode 30 September 2023 ini realisasi pendapatan sebesar 70,54 persen dan realisasi belanja sebesar 62,89 persen. Artinya belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan,” timpalnya.
Untuk mencapai apa yang sudah direncanakan, kegiatan pengendalian dan evaluasi tidak terbatas hanya pada rapat-rapat saja, tetapi bisa dilakukan kapanpun melalui koordinasi, konsultasi dan surat menyurat.
Pengendalian yang dilakukan secara sistematis, secara berkala diharapkan dapat meningkatkan produktivitas program dan kegiatan sebagai perwujudan pelayanan publik kepada masyarakat.
Halikinnor menambahkan, pelaksanaan anggaran tahun 2023 tersisa waktu lebih kurang tiga bulan atau pada triwulan IV. Pemkab Kotawaringin Timur telah menyelesaikan pembahasan APBD perubahan tahun 2023.
Dia mengingatkan kepada semua kepala perangkat daerah, di dapat mencermati waktu pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang tersisa ini. Khususnya, kegiatan-kegiatan pembangunan fisik serta kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat berjalan secara efektif, selesai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan.
Selanjutnya, pembahasan APBD murni tahun 2024 paling lambat harus sudah ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Artinya pembahasan APBD murni tahun 2024 dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur akan dilaksanakan pada November 2023.
Seluruh satuan organisasi perangkat daerah diminta mempersiapkan data yang diperlukan dalam pembahasan APBD murni 2024 tersebut.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah diminta untuk menghitung kembali kemampuan anggaran pada 2024, dengan kewajiban-kewajiban yang harus atau wajib dialokasikan pada tahun anggaran 2024.
“Termasuk, apabila ada usulan tambahan dari perangkat daerah yang sangat penting, mengingat KUA dan PPAS telah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Matra Kalteng bantu pelestarian adat dan budaya
Baca juga: Upayakan solusi terbaik, masyarakat diimbau jaga kondusivitas daerah
Baca juga: Penerbangan Sampit-Surabaya dibatalkan akibat asap
