Ganjar Ingin Batasi Uang Kartal untuk Lawan Korupsi: Transaksi Tunai Sulit Dilacak

Suara.com – Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, digitalisasi dan pengurangan penggunaan uang tunai dapat menjadi solusi untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

“Pertama adalah digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang Rp100 juta itu mesti jadi komitmen,” kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, pada Rabu (17/1/2024) malam.

Ganjar Pranowo menambahkan, digitalisasi dapat diimplementasikan melalui e-budgeting dan e-planning. Komitmen untuk menerapkan digitalisasi ini juga harus dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang transparan.

“Selain itu, penting juga untuk menjaga transparansi anggaran, dengan transaksi yang jelas asal usulnya. Anggaran harus dikendalikan dari pemimpin tertinggi untuk memastikan bahwa dana benar-benar mencapai pelaksana,” ungkapnya, dikutip via Antara.

Menurut Ganjar, seorang pemimpin harus memimpin langsung pemberantasan korupsi di instansi yang dipimpinnya. Oleh karena itu penguatan kelembagaan juga harus dilakukan antara lain koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia berharap, KPK senantiasa menjaga independensi-nya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Apabila hal itu terlaksana maka pemberantasan korupsi bisa tancap gas tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun.

“Ketika KPK independen, menjaga independensi, dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk diintervensi oleh siapa pun,” ujarnya.

Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.