JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka kembali ekspor CPO dan turunannya pada Senin (23/5/2022) mendatang.
Pengumuman itu pun disambut baik oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit,” ungkap Sekretaris Jendral SPKS, Mansuetus Darto kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (19/5/2022).
BACA JUGA:Jokowi Kembali Izinkan Ekspor CPO, Pasokan Minyak Goreng Sudah 211.000/Ton
Darto menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi pernyataan Presiden atas pencabutan larangan ekspor bahan baku minyak goreng ini.
Dia bilang, dengan keputusan Presiden ini, para petani sawit di daerah bisa kembali normal seperti semula dan roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali.
“Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, kami memang mendukung kebijakan beliau dan telah memaklumi kebijakan itu,” jelasnya.
Darto pun berharap, ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk merubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada golongan orang tertentu.
“Ini juga menjadi point kami saat bertemu Bapak Presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDP-KS,” jelasnya.
“Sekali lagi, terimakasih Bapak Presiden,” tambahnya.
BACA JUGA:Minta Mafia Minyak Goreng Diberantas, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main!
Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan ekspor CPO beserta turunannya sudah tidak lagi dilarang mulai pekan depan.
“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar 194 ribu ton per bulannya dan pada Maret 2022 sebelum pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton,” jelasnya.
Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, pasokan minyak goreng mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan.
“Terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional, pada April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional migor curah Rp19.800, dan setelah pelarangan ekspor, harga rata-rata turun menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600,” terangnya.
Penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama, baik dari pemerintah, BUMN, dan swasta.
Source link
