Kemarin, peringatan Hari Konstitusi sampai demokrasi di Papua

Jakarta (ANTARA) – Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (18/8), mulai dari peringatan Hari Konstitusi sampai peluncuran hasil survei Badan Pusat Statistik soal Indeks Demokrasi di Papua.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. MPR gelar peringatan Hari Konstitusi secara sederhana

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyelenggarakan peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-76 MPR RI, Rabu (18/8), secara sederhana.

Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR Taufik Basari dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyambut baik kesederhanaan penyelenggaraan kedua acara tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

2. Andi Rio: Hari Konstitusi momentum implementasikan nilai UUD 1945

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengatakan peringatan Hari Konstitusi menjadi momentum dan refleksi bagi generasi penerus bangsa untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan UUD 1945 terutama di tengah situasi pandemi COVID-19.

Menurut dia, Hari Konstitusi dapat diimplementasikan secara nyata dengan memberikan rasa adil dan makmur kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Selengkapnya baca di sini.

3. Aboebakar Alhabsyi: Bahas rencana amandemen konstitusi tidak tepat

Anggota Komisi I DPR, Habib Aboebakar Alhabsyi, menyatakan, rencana pembahasan amandemen Konstitusi UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat.

“Saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan,” kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. BPS sebut Indeks Demokrasi Indonesia di Papua 2020 turun tipis

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setempat pada 2020 sebesar 64,54 poin atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 65,25 poin.

Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Rabu, mengatakan perubahan angka IDI dari 2019–2020 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sementara untuk aspek hak-hak politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek lembaga demokrasi naik sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).

Selengkapnya baca di sini.

5. Tokoh lintas agama dukung DPR segera sahkan RUU PKS

Sejumlah tokoh lintas agama di Jakarta, Rabu, menyampaikan dukungan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Kelompok agama memberi dukungan itu karena mereka meyakini belum ada undang-undang yang mampu melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

Selengkapnya baca di sini.

Source link