Otomotif

Apakah Motor Kredit Boleh Dijual? Belajar dari Kasus di SB Jember : Okezone Otomotif

BEBERAPA waktu lalu salah seorang warga Jember, SB harus berurusan dengan hukum karena dianggap melakukan pengalihan jaminan fidusia atau over alih kredit yang masih dalam status kredit kepada pihak ketiga. Pengadilan menjatuhkan hukuman sanksi pidana penjara selama 7 bulan ditambah denda sebesar Rp50 juta terhadap SB.

Kasus SB ini bermula ketika dia mengajukan kredit sepeda motor di FIFGROUP Cabang Jember pada 15 Maret 2021. Seiring waktu, pembayaran kemudian terlambat selama 4 bulan. Pihak leasing kemudian melakukan komunikasi terhadap SB. Sempat berkilah, SB mengaku jika unit sudah di-over alih kredit dan dijual kepada pihak lain tanpa menginformasikannya ke pihak leasing (FIFGROUP).

“Setelah kami lakukan pelacakan lebih lanjut, didapati unit tersebut sudah dijual dan berada di luar daerah Jember,” ujar Kepala Cabang FIFGROUP Jember, Junaidi melalui Recovery Section Head Cabang Jember, Eko Yomi Wahyudi dalam keterangannya.

SB kemudian dilaporkan pada pihak kepolisian karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pelanggaran pasal tersebut diancam pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal sebesar Rp50 juta. “Saya berharap tidak mengalihkan, menggadaikan, menyewakan atau menjual objek jaminan fidusia karena perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan ancaman hukuman penjara” tutur Junaidi.

Apakah Over Kredit Dilarang?

Dikutip dari misaelandpartners.com dari Kantor Hukum Misael & Partners disebutkan dalam artikel “Over Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing” disebutkan; Over kredit adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga.

Kegiatan over kredit biasa dilakukan pada masa leasing dalam hal pihak Costumer/Nasabah/Pengaju Leasing (lessee) tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak Bank/Perusahaan Leasing (lessor). Masih dalam tulisan tersebut, perjanjian Leasing biasanya diikuti dengan perjanjian assecoir atau perjanjian tambahan sebagai jaminan atas objek leasing.

Fungsinya supaya andai posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Costumer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak Customer akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia. Lalu apakah over kredit harus diketahui pihak Perusahaan Leasing?

Sesuai Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Berdasarkan pasal ini, pihak Customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan Perusahaan Leasing, Perusahaan Leasing dapat melaporkan Customer ke kepolisian (secara pidana) dan menggugat Customer (secara perdata).


Source link

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button