Tjahjo dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang tersebut sudah tepat.
“Dengan adanya berbagai pembatasan dalam kegiatan sosial secara fisik saat ini, seperti PPKM skala Mikro, maka inovasi yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tepat. Penggunaan inovasi digital untuk mengubah layanan yang masih bersifat konvensional menjadi layanan digital merupakan suatu keniscayaan,” ujarnya.
Tjahjo menekankan bahwa pola pelayanan digital yang berpusat kepada pengguna (user-centric) harus terus dilakukan dan tidak berhenti dari layanan digital yang saat ini telah diluncurkan.
Baca juga: Menteri PAN-RB resmikan Mal Pelayanan Publik ke-35 di Indonesia
Namun dilanjutkan secara menyeluruh, sehingga masyarakat secara mudah memanfaatkan segala layanan yang telah disiapkan oleh Pemkab Sumedang untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kualitas layanan juga harus terus dijaga sesuai standar pelayanan, terus ditingkatkan kualitas layanan digital, melalui penerapan tata kelola pemerintahan berbasis manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE,” kata Tjahjo.
Pemkab Sumedang terus menggenjot kinerja aparaturnya yang diawali dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Desa, di mana sistem itu merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“SAKIP Desa ini juga dilengkapi dengan instrumen e-SAKIP,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman.
Tjahjo Kumolo mengunjungi Desa Sukajaya, yaitu desa di Kecamatan Sumedang Selatan yang menjadi model percontohan Zona Integritas Desa, e-SAKIP Desa dan Penanganan Stunting Berbasis Digital pada Selasa pagi.
Baca juga: Menpan-RB meresmikan MPP Tabalong agar warga tak repot urus perizinan
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PAN-RB sempat berpidato di depan Kepala Desa Sukajaya dan segenap aparatur desa guna menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai urgensi percepatan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Pak Jokowi ingin bahwa pemerintah mulai pusat sampai terbawah pun cepat melayani masyarakat. Harus banyak mendengar apa yang diinginkan masyarakat,” ujar Tjahjo.
Selanjutnya, Menpan-RB juga akan meninjau Command Center yang berada di lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sekaligus meresmikan penggunaannya.
Saat ini, berdasarkan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah 60,01 atau predikat B (Baik).
Baca juga: Menteri PAN-RB pangkas 38.398 jabatan eselon K/L pada 2020
Indeks tersebut berada di atas rata-rata indeks RB kementerian/lembaga yang berada pada 51,08. Hal itu menggambarkan telah banyak pembenahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Source link
