“Kita pakai untuk vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa gunakan untuk stimulus UMKM dan beberapa program rakyat 2021,” kata Yustinus dalam webinar Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta, Selasa.
Dalam Perpres 72 tahun 2020, APBN 2020 diproyeksi mengalami defisit sebesar 6,34 persen atau mencapai Rp1.039,2 triliun.
Sedangkan realisasinya hingga akhir 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau mencapai 6,09 persen sehingga terdapat sisa lebih mencapai Rp234,7 triliun.
Yustinus mengatakan sisa pembiayaan anggaran itu muncul karena pemerintah melakukan berbagai efisiensi program yang lebih terukur.
“Dengan berbagai efisiensi berbagai program lebih terukur, kita bisa menghemat realisasinya 6,09 persen, penghematan sebesar Rp234 triliun,” katanya.
Dalam paparannya, SILPA sebesar Rp234,7 triliun yang didalannya termasuk Rp66,75 triliun untuk dukungan dunia usaha melalui perbankan serta Rp50,9 triliun akan digunakan untuk penanganan kesehatan pada 2021.
Sementara itu, pada 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp688,3 triliun untuk program Pemulihan Eknonomi Nasional (PEN) untuk kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, insentif usaha, dan program prioritas.
Jumlah alokasi itu lebih besar dibandingkan realisasi PEN pada 2020 mencapai Rp579,8 triliun atau 83,4 persen dari alokasi sebesar Rp695,2 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani sebut defisit APBN Januari 2021 capai Rp45,7 triliun
Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran program PEN 2021 naik jadi Rp699,43 triliun
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Source link
