“Penetapan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih, tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU, yakni pada tanggal 21 Januari mendatang,” kata Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, di Solo, Kamis.
Menurut Nurul rencana penetapan paslon terpilih digelar melalui rapat pleno KPU di Hotel Swissbel Gilingan Solo, pada tanggal 21 Januari 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga: Gibran segera kunjungi BaJo usai pilkada
Baca juga: Gibran akan lanjutkan blusukan sembari menunggu hasil KPU
Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso dalam Pilkada Surakarta 2020 yang diusung PDIP mendapatkan suara 86.55 persen, sedangkan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo), yang diusung melalui perseorangan meraih suara sekitar 13,45 persen.
KPU Surakarta sudah melalui koordinasi dengan Polresta setempat, terkait agenda penetapan paslon Wali Wali dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih, karena dengan menerapkan Prokes pencegahan COVID-19.
“Kegiatan penetapan paslon terpilih ini, yang pasti akan ada livestreaming. Pembatasan jumlah peserta rapat pleno secara luring. Yang pasti ketentuannya 25 persen jumlah peserta dari kapasitas ruangan dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19,” kata Nurul.
Nurul mengatakan berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor. 19/2020, Pasal 54 ayat (1) rapat pleno penetapan pasangan cawali-cawawali terpilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka, dengan dihadiri semua pasangan cawali-cawawali, partai politik pengusung dan unsur Bawaslu.
Baca juga: Indo Barometer: Pilkada Surakarta seperti jalan tol buat Gibran-Teguh
Jumlah orang yang hadir dalam rapat maksimal hanya 25 persen dari kapasitas ruangan yang digunakan. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan cawali-cawawali terpilih Kota Surakarta, dan menjadi surat keputusan KPU setempat.
Menyinggung soal pelantikan paslon wali kota dan wakil kota terpilih, kata dia, masih menunggu kepastiannya, dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) untuk pejabat lama, pada 17 Februari 2021.
“Soal pelantikan paslon wali kota dan wakil wali kota terpilih merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah, masih menunggu kepastiannya,” kata Nurul.
Baca juga: BaJo tegaskan akan selalu kritisi kepemimpinan Gibran
Baca juga: KPU Surakarta tetapkan 418.283 DPT Pilkada 2020
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Source link
