DPR dukung Presiden awasi bantuan sosial

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan secara ketat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dalam rangka menekan dampak pandemi COVID-19.

“Saya mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menilai penyaluran bansos tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dijaga akuntabilitasnya.

Azis juga meminta Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait harus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.

“Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis.

Hal itu menurut dia seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran, sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran kementerian dan kepala daerah memastikan agar seluruh bantuan tunai diterima masyarakat secara utuh dan tidak dikenai potongan.

“Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi meminta agar seluruh masyarakat penerima bantuan tunai mengetahui secara rinci bahwa tidak ada potongan sama sekali dalam penyaluran bantuan tersebut.

Presiden menegaskan bahwa lembaga-lembaga penyalur bantuan seperti bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dan juga PT. Pos Indonesia akan mengirimkan bantuan tersebut kepada masyarakat tanpa ada potongan.