Disamping seluruh kepala daerah dan jajarannya yang menangani karhutla mengikuti rapat secara virtual, para kepala daerah yang daerahnya rawan terjadi Karhutla diundang langsung ke Istana Negara.
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyampaikan bahwa berkaca pada pengalaman kebakaran hutan yang hebat tahun 2015, hingga negara tetangga mengajukan protes-protes. Pemerintah melakukan penataan penanganan karhutla, hingga sampai dengan saat ini, jumlah kebakaran hutan berkurang drastis.
Berbagai upaya Pemerintah tersebut membuahkan hasil, hingga 2020 tidak terjadinya kabut asap di beberapa wilayah yang dulunya sering mengalami kabut asap dan tidak adanya asap lintas negara.
“Sehingga pemerintah tidak ada tekanan internasional dan dapat memfokuskan dalam penanganan COVID-19,” jelas Menko Polhukam.
Keberhasilan pada 2020 diharapkan jangan sampai membuat lengah, terlebih untuk daerah yang masih rawan karhutla.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa setiap tahun sejak 2015, pemerintah rutin menggelar pertemuan/rapat terkait karhutla. Untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan yang disepakati pada tahun 2016.
Untuk Pangdam dan Kapolda, apabila di wilayahnya terjadi kebakaran hutan yang tidak dapat tertangani maka akan diganti. Berdasarkan data BMKG, sampai bulan April, di wilayah Indonesia curah hujan masih cukup tinggi.
“Puncaknya pada bulan Agustus, kita harus waspadai dan persiapankan penanganan karhutla,” kata Jokowi.
Presiden juga menyampaikan langkah-langkah dalam penanganan karhutla. Yakni prioritas dalam pencegahan, prioritaskan pemantauan bagi daerah yang rawan karhutla, update data, infrastruktur monitoring data sampai bawah, pencarian solusi yang permanen dalam penanganan karhutla.
“99 persen faktor utama dalam karhutla adalah ulah manusia,” kata Presiden RI.
Source link
